DJP menjelaskan, sistem tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
DJP menjelaskan, sistem tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
23 Perusahaan Tunda IPO Sepanjang 2026, Ada Apa? 
Bahlil Lantik Arsyadany Ghana Akmalaputri Jadi Dirjen Ketenagalistrikan 
IHSG Rebound, Ditutup Menguat 0,83 Persen ke Level 5.099 
33 Negara Siaga Krisis Pangan, Mentan Klaim Stok Beras RI Tembus 25 Juta Ton 
Berikut Perbedaan BI Checking dan SLIK OJK Sebelum Ajukan Kredit 
Mengenal 5 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional 
Disdikpora Cianjur lakukan penanganan cepat sekolah rusak 
Kemendikdasmen perluas penginternasionalan bahasa Indonesia di Rusia 
Apa perbedaan sertifikat halal dan label halal pada kemasan?